Fakultas Hukum (FH) Universitas PGRI Madiun (Universitas PGRI Madiun) menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Jumat, 13/06/2025, kemarin. Agenda yang berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi serta membuka peluang magang profesi hukum bagi mahasiswa.

MoU tersebut mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan. Secara khusus, kemitraan ini membuka akses lebih luas bagi mahasiswa Universitas PGRI Madiun untuk memperoleh pengalaman praktis di lingkungan peradilan, sekaligus menjadi bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik hukum langsung.

Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd (Rektor Universitas PGRI Madiun), hadir langsung dalam agenda ini didampingi oleh Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H (Dekan FH), Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H (Kaprodi Hukum), Dr. Sri Lestari, S.Pd., M.Pd (Kepala BKH) dan Bambang Eko Nugroho, S.H, M.H (Dosen sekaligus praktisi di FH Universitas PGRI Madiun). Kehadiran rombongan Universitas PGRI Madiun disambut hangat oleh Indira Patmi, S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun), Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H (Wakil Pengadilan Negeri), dan beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas terbukanya ruang kolaborasi antara institusi akademik dan lembaga peradilan. "Kerja sama ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menghadirkan pembelajaran hukum yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. Mahasiswa bisa belajar langsung dari praktik di pengadilan, sehingga pemahaman mereka terhadap proses hukum semakin matang," ujarnya.

Senada dengan hal itu, Indira Patmi, S.H.,M.H., menyambut baik kerja sama yang terjalin. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan menjadi kunci dalam memperluas pemahaman mahasiswa tentang sistem hukum yang berlaku. “Kami siap mendukung mahasiswa Universitas PGRI Madiun dalam memahami hukum secara langsung melalui program magang maupun kegiatan akademik lainnya,” ujarnya.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi para hakim. Beliau menilai bahwa kolaborasi ini merupakan peluang strategis untuk saling mendukung dalam pengembangan akademik dan profesional.

Lebih lanjut, beliau memaparkan rencana pengembangan kerja sama yang lebih luas ke depannya. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menghadirkan praktisi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai dosen tamu di Universitas PGRI Madiun. Selain itu, dosen dari kampus juga akan dilibatkan dalam pendampingan penulisan karya ilmiah bagi para hakim, termasuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional.

Tak hanya terbatas pada program studi hukum, kerja sama ini juga membuka kemungkinan sinergi lintas program studi lainnya, seperti Fakultas Teknik, khususnya dalam pengembangan sistem data elektronik dan pengelolaan website peradilan. Kebutuhan ini muncul seiring dengan semakin masifnya digitalisasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Saat ini, sekitar dua pertiga layanan pengadilan telah menggunakan teknologi digital, salah satunya melalui sistem e-Court.

Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi yang saling menguatkan antara dunia akademik dan praktik hukum. “Melalui kerja sama ini, kami berharap lulusan Universitas PGRI Madiun tidak hanya kuat secara teoritis, namun juga memiliki pemahaman dan pengalaman praktik hukum yang mumpuni,” ujarnya saat diwawancarai.

Melalui kerja sama ini, diharapkan Universitas PGRI Madiun dan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dapat terus bersinergi dalam mencetak lulusan program studi hukum yang tidak hanya unggul secara teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang kuat di bidangnya. Ke depan, sinergi serupa juga direncanakan akan diperluas ke wilayah se-Karesidenan Madiun.