Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Yuris Universitas PGRI Madiun (Universitas PGRI Madiun) melakukan observasi lapangan di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada 18 dan 20 Februari 2026 lalu.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pengajuan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), sebuah inisiatif dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi mahasiswa melalui program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam program tersebut, HMPS Yuris mengusung proposal berjudul “Revitalisasi Pusat Bantuan Hukum Digital Berbasis Kader untuk Mitigasi Kejahatan Siber dan Penguatan Nilai Ekonomi Masyarakat Desa Tambakromo.” Program ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan yang kini mulai muncul di masyarakat desa, terutama meningkatnya kasus judi online, pinjaman online ilegal, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan data digital dan legalitas usaha.

Ketua tim PPK Ormawa HMPS Yuris, Thalita Safa Amelia, menjelaskan bahwa program ini berangkat dari realitas kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat desa akibat perkembangan teknologi digital yang belum diimbangi dengan literasi hukum dan keamanan digital.

“Program ini hadir untuk memberikan solusi melalui pendekatan edukasi hukum, pendampingan masyarakat, serta digitalisasi layanan bantuan hukum desa,” ujarnya, Jumat (6/3), kemarin.

Tim PPK Ormawa HMPS Yuris terdiri dari 13 mahasiswa Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun, yaitu Thalita Safa Amelia, Arjuna Arya Putra Pribadi, Fitri Wulandari, Yolanda Destiana Putri, Apramanda Robby Pratama, Ahmad Muzaki, Farent Athaya, Toni Bayu Samodra, Manda Septiana, Fakta Kurnia Lata, Nuril Ika Ramadhani, Vivi Nanda Prastiwi, dan Dhestiar Helmy Mustofa.

Program ini didampingi oleh dosen pembimbing Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. yang membimbing tim sejak tahap perencanaan hingga implementasi program di masyarakat.

Melalui program tersebut, tim berupaya membangun ekosistem desa yang sadar hukum sekaligus cakap digital. Upaya itu dilakukan melalui modernisasi pusat bantuan hukum desa, pembentukan kader hukum digital di tingkat desa, serta pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM lokal agar memiliki daya saing yang lebih kuat.

Program ini juga dirancang dengan pendekatan kolaboratif. Sejumlah pihak akan dilibatkan, di antaranya Pemerintah Desa Tambakromo, pemuda desa, pelaku UMKM, kepolisian, praktisi teknologi informasi, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi.

Kolaborasi multipihak tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem bantuan hukum berbasis teknologi di desa sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Thalita menambahkan, program ini menjadi bentuk nyata kontribusi mahasiswa hukum dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Melalui program PPK Ormawa ini, kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa hukum tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata,” katanya.

HMPS Yuris berharap Desa Tambakromo dapat berkembang menjadi desa yang responsif terhadap persoalan hukum, aman secara digital, serta memiliki sistem bantuan hukum modern yang mudah diakses masyarakat.

Selain itu, program ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Desa Tambakromo untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Untuk informasi lebih lengkap terkait kegiatan kampus, dapat mengunjungi akun Instagram resmi Universitas PGRI Madiun di @official_Universitas PGRI Madiun. Universitas PGRI Madiun juga telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026. Pendaftaran mahasiswa baru program Reguler dan RPL tahun akademik 2025/2026 juga telah dibuka.